Oleh Darwis Tahang, SH,.MH.,MM Akademis dan Pegiat Demokrasi
INFO-JURNAL.COM – Pada awal kemerdekaa. Indonesia dibangun bukan sekadar sebagai entitas negara, melainkan sebagai gerakan kolektif rakyat. Proses pendirian bangsa ini melibatkan seluruh elemen masyarakat tokoh agama, pemuda, tokoh perempuan, kaum adat hingga rakyat kalangan bawah dalam menyelesaikan persoalan bersama baik yang bersifat struktural maupun infrastruktur. Negara belum menjadi mesin birokrasi yang mapan tetapi justru karena itu, solidaritas sosial dan partisipasi publik menjadi modal utama.
Dalam fase tersebut, pembangunan tidak dipahami sebagai urusan teknokrasi semata, melainkan sebagai ikhtiar bersama yang berakar pada nilai gotong royong. Infrastruktur fisik tumbuh seiring dengan infrastruktur sosial kepercayaan, keberanian dan rasa memiliki. Gerakan menjadi roh utama, sementara kebijakan dan program hanyalah instrumen dari kehendak kolektif rakyat.
Namun seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran mendasar dari paradigma gerakan ke pendekatan programatik (program metic). Masuknya logika developmentalism dan teknokratisme pembangunan mengubah cara negara memandang masyarakat. Pembangunan direduksi menjadi proyek, target indikator, dan serapan anggaran. Partisipasi warga yang dahulu substantif kini dipersempit menjadi formalitas administratif.
Pergeseran ini tidak terjadi di ruang hampa Ia berjalan seiring dengan menguatnya relasi kuasa antara elite politik, birokrasi teknokratik, dan kepentingan ekonomi. Dalam konfigurasi tersebut, kebijakan publik kerap disusun bukan terutama berdasarkan kebutuhan riil warga melainkan pada logika pengendalian stabilitas politik dan peluang akumulasi kepentingan. Masyarakat luas tersingkir dari proses pengambilan keputusan dan hanya dilibatkan secara ritualistic terutama dalam pemilu tanpa ruang deliberasi yang bermakna.
Perbedaan mendasar antara program metic dan gerakan terletak pada tujuan dan cara mengukur keberhasilan. Program metic berorientasi pada output dan KPI (key Performance indikator). berapa unit tercapai, berapa persen terlaksana, dan berapa besar anggaran terserap. Sebaliknya gerakan berorientasi pada transformasi sosial tumbuhnya kesadaran, kemandirian dan kapasitas warga. Program dapat selesai di laporan tetapi gerakan hidup dalam praktik sosial dan relasi antarwarga.
Dalam konteks inilah penting memahami makna kepercayaan (trust) publik terhadap negara. Kepercayaan bukan sekadar soal kepatuhan warga melainkan relasi moral dan politik yang dibangun di atas integritas, intensi (niat) dan intimasi atau kedekatan Negara dengan realitas. Integritas memastikan kebijakan dijalankan secara jujur dan konsisten, intensi menunjukkan kemurnian tujuan kebijakan sementara intimasi mencerminkan sejauh mana negara benar-benar hadir mendengar dan memahami kehidupan warganya bukan sekadar mengaturnya dari kejauhan.
Integritas tanpa intensi yang tulus akan menjelma menjadi kepatuhan prosedural yang kering. Intensi tanpa integritas mudah tergelincir menjadi pembenaran moral semu. Sementara kebijakan yang disusun tanpa intimasi tanpa kedekatan sosial dan emosional dengan warga akan terasa asing, teknokratis dan elitis. Dalam jarak inilah kepentingan pribadi atau kelompok mudah menyusup, karena kebijakan tidak lagi diawasi langsung oleh masyarakat.
Kepercayaan publik terdegradasi ketika masyarakat menyaksikan ketidaksinkronan antara narasi dan praktik antara klaim keberpihakan dan realitas sehari-hari. Sentralisasi berlebihan minimnya ruang dialog, konflik kepentingan serta tertutupnya mekanisme pengawasan publik merupakan faktor utama yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Negara yang kehilangan intimasi dengan rakyatnya akan kesulitan membangun legitimasi, betapapun besar anggaran dan ambisi program yang dijalankan.
Hal ini dapat dibaca dalam konteks Program Makan Bergizi (MBG). Ketika pengelolaan program sebesar MBG terlalu terpusat dan bergantung pada investor atau satuan penyedia tertentu muncul risiko sentralisasi manfaat dan konflik kepentingan. Program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak justru berpotensi menjauh dari komunitas yang menjadi subjek utamanya.
Pendekatan gerakan menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya, dana MBG dapat dikelola oleh komunitas sekolah dengan melibatkan ibu-ibu murid secara bergilir, petani lokal sebagai pemasok bahan pangan serta sekolah sebagai ruang koordinasi. Skema ini tidak hanya memastikan pemenuhan gizi tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, membangun tanggung jawab kolektif, dan menumbuhkan rasa memiliki. Risiko pengelolaan tentu ada tetapi dapat dikelola melalui transparansi berbasis komunitas dan pendampingan bukan dengan menyingkirkan keterlibatan masyarakat atas nama efisiensi.
Sebagai akademis dan pegiat demokrasi, penulis melihat pola berulang, kebijakan yang mengabaikan gerakan sosial cenderung rapuh dan tidak berumur panjang. Pengalaman akademik dan pendampingan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan tanpa partisipasi bermakna akan kehilangan energi sosialnya. Kritik terhadap pendekatan program metic bukanlah sikap anti pemerintah melainkan upaya menjaga agar negara tetap setia pada mandat konstitusionalnya.
Karena itu pemerintah perlu ditagih lebih dari sekadar niat baik dan capaian angka. Transparansi anggaran, keterbukaan proses kebijakan serta ruang pengawasan publik yang nyata harus menjadi prasyarat utama. Dalam demokrasi keberhasilan kebijakan bukan hanya soal terlaksana tetapi juga soal dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
Pada akhirnya, mengembalikan konsep gerakan dalam penyelesaian masalah bangsa berarti mengembalikan kepercayaan kepada rakyat dan kepercayaan rakyat kepada negara. Hal ini hanya mungkin terwujud jika integritas dijaga, intensi dimurnikan, dan intimasi dengan masyarakat dipulihkan. Dengan menyinergikan gagasan, narasi, dan karya, Indonesia dapat kembali pada jati dirinya, bangsa yang besar karena gerakan warganya bukan semata karena program-programnya.
