Oleh : Darwis Tahang, SH.,MH.,MM Akademisi dan Pegiat Demokrasi
INFO-JURNAL.COM – Indonesia hari ini berada pada fase kompleks dalam perjalananya Meski secara formal telah mengadopsi prinsip kedaulatan rakyat dan menjadikan demokrasi sebagai sistem politik utama pascareformasi 1998, tujuan Negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa masih sulit dicapai secara konsisten.
Ketimpangan sosial-ekonomi yang begitu nampak, lemahnya penegakan hukum, serta rentannya kebijakan publik terhadap tekanan jaringan patronase politik menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara cita konstitusional dan praktik nyata birokrasi serta pemerintahan.
Dalam kajian teoritik demokrasi, Robert Dahl menyatakan bahwa demokrasi adalah sebuah sistem di mana warga negara memiliki kesempatan yang substantif untuk berpartisipasi, berkompetisi, serta menikmati kebebasan dasar politik; namun ia juga diingatkan oleh para kritikus bahwa realisasi demokrasi tidak otomatis menjamin fungsi normatifnya tanpa mekanisme penyeimbang yang kuat serta budaya politik yang matang (Dahl, Democracy and Its Critics)
Demokrasi sejatinya bukanlah hadiah yang turun dari langit atau teknologi politik yang bekerja otomatis menghasilkan hasil yang diinginkan, melainkan sebuah proses yang bergantung pada kualitas institusi, kapasitas partisipasi publik, dan kedalaman budaya demokrasi. Dalam konteks Indonesia, demokrasi seringkali tampil secara procedural pemilu lima tahunan tanpa diimbangi substansi deliberasi publik yang mendalam serta accountability yang efektif terhadap elite politik.
Pakar hukum tata negara menegaskan bahwa keberlanjutan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada komitmen partisipasi rakyat, bukan sekadar retorika legitimasi formal. Rakyat yang hanya memilih berdasarkan iming-iming material atau informasi yang dipoles media menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi kita belum sepenuhnya mendekatkan diri pada aspirasi strategis jangka panjang masyarakat.
Dalam kerangka normatif demokrasi, prinsip checks and balances (pemisahan dan saling kontrol antar lembaga kekuasaan) bukan sekadar formalitas konstitusional tetapi merupakan pilar esensial untuk mencegah otoritarianisme baru. Montesquieu sejak awal menekankan bahwa pembagian kekuasaan adalah mekanisme fundamental dalam mencegah absolutism. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam konstitusi dan diperkuat melalui lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi dan judicial review, sekaligus sebagai contoh bagaimana yudikatif dapat menyeimbangkan kecenderungan mayoritarian dari cabang legislatif dan eksekutif. Namun hambatan nyata muncul dari praktik politik yang sering menempatkan kepentingan partisan di atas integritas institusional.
Selain itu, pemilu yang hanya dipahami sebagai ritual politik lima tahunan tanpa memperhatikan kualitas representasi dan informasi publik justru memperkuat demokrasi yang sekadar prosedural. Karena itu demokrasi yang relevan bukan hanya luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), tetapi juga harus menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat, bukan semata kompetisi elektoral yang dikendalikan elit.
Peran civil society (masyarakat sipil) dalam demokrasi tidak bisa diremehkan. Literatur demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai social check terhadap negara dan kekuasaan formal, memperkuat transparansi, menumbuhkan public spiritedness, dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang sering terpinggirkan oleh dinamika politik elite. Tanpa masyarakat sipil yang aktif dan otonom, demokrasi cenderung terjebak pada bentuk kelembagaan semata tanpa substansi kontrol publik yang kuat.
Namun, kritik akademik juga perlu diakui demokrasi bukan sistem yang sempurna. Terdapat literatur yang memperlihatkan dinamika paradoks demokrasi, seperti dalam karya Chantal Mouffe tentang konflik inheren dalam pilihan demokratis serta bagaimana tuntutan pluralisme sering berkonflik dengan tuntutan kesepakatan sosial yang inklusif. Realitas pluralitas Indonesia yang sangat tinggi menuntut model demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga mampu menjamin representasi bermakna bagi berbagai kelompok sosial, termasuk minoritas.
Dengan demikian, relevansi demokrasi bagi Indonesia tidak terletak pada mempertahankan bentuk semata, tetapi pada keberanian kita untuk memperdalam praktik demokrasi itu sendiri melalui:
1- Penguatan mekanisme checks and balances yang benar-benar independen dan tidak hanya simbolik,
2- Pemilu yang bukan hanya bebas dan adil, tetapi juga informatif dan deliberatif, serta
3- Pemberdayaan masyarakat sipil sebagai penjaga nilai demokrasi yang kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Demokrasi tetap relevan bukan karena ia sempurna tetapi karena alternatifnya, yang meniadakan suara rakyat, justru berpotensi menghancurkan fundamental legitimasi pemerintahan.
Sebagaimana dikemukakan para akademisi demokrasi, demokrasi tidak berhenti pada institusi formal; ia adalah praktik kolektif yang harus terus dirawat, dikritik, dan diperbaiki agar benar-benar menjadi jalan menuju tujuan negara yang konstitusional dan bermartabat.
