BONE – INFO-JURNAL.COM – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menegaskan pentingnya integritas, ketulusan, dan profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan desa.
Hal itu disampaikannya saat membuka Seminar Eksklusif Desa bertema “Menata Hati, Menyatukan Langkah Menuju Pemerintahan Desa yang Berintegritas dan Beramal” di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Sabtu (12/9/2026).
Seminar yang digelar Lembaga Kajian Pancasila Lapatau Matanna Tikka bekerja sama dengan Forum Gerakan Pancasila tersebut diikuti para kepala desa dan bendahara desa se-Kabupaten Bone. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sejumlah narasumber memberikan materi terkait pemerintahan, pengawasan, hukum, pengelolaan keuangan, serta penguatan karakter aparatur desa. Salah satu yang disoroti adalah pentingnya transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tidak hanya dalam penyampaian anggaran, tetapi juga memastikan perencanaan dan realisasinya sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam sambutannya, Andi Akmal mengatakan desa merupakan garda terdepan pemerintahan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, tetapi harus dibarengi penguatan regulasi, ekonomi, dan sumber daya manusia.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Apa yang dirasakan masyarakat di desa, di situlah wajah pemerintah sebenarnya terlihat,” kata Wabup.
Ia meminta pemerintah desa memahami regulasi agar pemanfaatan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara benar, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Di bidang ekonomi, Wabup mendorong desa mengembangkan potensi masing-masing, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan hingga pariwisata. Ia juga mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Sementara pada aspek sumber daya manusia, Andi Akmal menegaskan kepala desa, perangkat desa, dan bendahara harus memahami tugas serta tata kelola dan pelaporan keuangan.
“Pemerintahan desa harus dikelola oleh orang-orang yang mau belajar, mau dibina, dan mau memperbaiki diri,” tegasnya.
Andi Akmal juga menekankan pentingnya pembinaan dan pendampingan sebelum persoalan pemerintahan desa masuk ke ranah hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan pembinaan bukan berarti memberikan ruang bagi penyimpangan.
“Kalau ada kekeliruan, mari kita bina dulu, kita awasi, kita komunikasikan, dan kita dampingi. Tetapi kalau sudah pelanggaran berat dan tidak ada iktikad untuk memperbaiki, tentu ada mekanisme hukum yang harus dijalankan,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wabup mengajak seluruh kepala desa dan bendahara menjadikan integritas sebagai fondasi dalam menjalankan amanah pemerintahan.
“Yang kita kelola ini bukan milik pribadi. Ini amanah masyarakat. Karena itu, mari kita tata hati, satukan langkah, dan bekerja dengan integritas,” tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi Kabupaten Bone dan PAD terus menunjukkan tren positif, sementara tingkat kepatuhan pembayaran PBB di desa-desa telah mencapai sekitar 95 persen. Capaian tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. (BM)*.
