MAKASSAR – INFO-JURNAL.COM – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) di Gedung Keuangan Negara (GKN), Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas strategi optimalisasi penerimaan pajak dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone. Wabup hadir bersama jajaran Pemkab Bone dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone. 
Andi Akmal mengatakan, sinergi antara pemerintah daerah dan DJP penting untuk memperkuat fiskal daerah, terutama di tengah tantangan pengurangan transfer ke daerah.
“Harapan kita tentu bagaimana membangun sinergitas antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah. Penguatan fiskal daerah ini menjadi salah satu tulang punggung pembangunan,” kata Andi Akmal.
Menurutnya, PAD Bone menunjukkan tren positif dengan peningkatan sekitar Rp80 miliar pada tahun sebelumnya. Pemkab Bone juga optimistis peningkatan PAD tahun ini dapat mencapai sekitar Rp150 miliar.
Sejumlah sektor dinilai masih memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti pajak makanan dan minuman, perhotelan, parkir khusus, serta sektor ekonomi lainnya yang ikut tumbuh seiring perkembangan investasi dan hilirisasi di Bone.
Namun, optimalisasi penerimaan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya sektor perhotelan. Pemkab Bone menemukan adanya kecenderungan penurunan laporan pajak hotel, sementara tingkat okupansi di lapangan terpantau cukup tinggi.
“Ini yang kita harapkan ada pendampingan dari DJP, baik pelatihan maupun pemeriksaan, sehingga wajib pajak bisa melaporkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” ujarnya.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menekankan pentingnya pertukaran dan pemanfaatan data antara pemerintah pusat dan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
DJP juga mendorong pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap sektor restoran, kuliner, dan perhotelan dengan memanfaatkan sejumlah indikator pendukung, seperti biaya produksi, penggunaan listrik dan air, hingga pengelolaan sampah.
Pembahasan turut mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama pendataan objek pajak di kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan investasi.
Kepala Bapenda Bone, Ir. Muhammad Angkasa, M.Si., menegaskan optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan kolaborasi lintas instansi agar persoalan pelaporan, pembukuan, dan administrasi pajak dapat ditangani secara lebih efektif.
“Dengan adanya dukungan, power, serta payung hukum yang jelas, kita dapat bergerak bersama secara lebih taktis, efektif, dan terstruktur,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Andi Akmal mengapresiasi sinergi yang dibangun bersama Kanwil DJP Sulselbartra. Ia berharap pendampingan teknis dan strategis terus berlanjut sehingga potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.
“Dengan sinergi dan kebersamaan, kita berharap penerimaan daerah dapat terus kita genjot untuk kemajuan Kabupaten Bone,” tandasnya. (BM)*.
