BONE – INFO-JURNAL.COM – Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan pentingnya pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari sekadar penanganan pascabencana menjadi penguatan mitigasi berbasis perencanaan terpadu.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., saat membuka acara Diskusi Publik dan Workshop Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bone yang berlangsung di Hotel Helios, Watampone, Rsbu. (26/8/2026).
Dalam sambutannya, Wabup Andi Akmal memberikan apresiasi atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone yang dinilainya responsif dan sigap dalam menangani berbagai permasalahan di lapangan.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa langkah antisipasi teknis dan perencanaan jangka panjang jauh lebih krusial.
“Bencana memang tidak bisa kita prediksi secara pasti karena itu kehendak Yang Maha Kuasa. Namun, manusia wajib melakukan mitigasi. Dalam bahasa pemerintahannya, kita harus ‘menyediakan payung sebelum hujan’ melalui perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang,” ujar Andi Akmal.
Ia menekankan agar Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sedang disusun nantinya tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas, melainkan terintegrasi secara mengikat ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Pembangunan di Bone harus mengacu pada dokumen KRB. Jangan sampai kita membangun jembatan atau irigasi dengan anggaran besar, tetapi karena menyalahi kajian topografi dan analisis risiko bencana, akhirnya hancur dihantam banjir bandang. Ini soal ketegasan membangun secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Selain aspek teknis penataan infrastruktur, Wabup Andi Akmal menyoroti pentingnya pendekatan Pentahelix dalam mengatasai risiko bencana dan masalah pembangunan daerah. Pendekatan ini memadukan lima unsur kunci: akademisi, pengusaha, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media massa.
“Bencana bukan hanya urusan BPBD, SAR, atau PMI, melainkan tanggung jawab kita bersama karena dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kita butuh kajian ilmiah akademisi, inovasi pengusaha, kearifan lokal komunitas, ketegasan pemerintah, serta pengawasan dan publikasi dari media,” paparnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi seperti kekeringan dan krisis air bersih di Bone sebagian besar dipicu oleh alih fungsi lahan dan penggundulan di kawasan hulu sungai.
Oleh karena itu, Pemkab Bone berkomitmen untuk menindak tegas pelanggaran di daerah resapan air.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Andi Akmal mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bone untuk meninggalkan pola kerja lama dan menghentikan laporan formalitas yang tidak nyata (kalasi).
“Tinggalkan cara-cara lama yang tidak produktif. Kita harus bekerja secara smart dan profesional. Di tengah keterbatasan yang ada, jika kita mampu menghasilkan karya yang besar, di situlah letak prestasi sesungguhnya. Mari kita kesampingkan ego dan dinamika politik, lalu bergandengan tangan mewujudkan Bone Maberre — yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov. Sulsel Muh. Doddy Rahmat, ST., MM.; Tenaga Ahli BPBD Sulsel Leonardi Sambo, SE., M.Si.; Kalaksa BPBD Bone Andi Muhammad Ikbal, S.STP.; Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bone A. Muhammad Rezki Firdaus, SE., M.Si., para Camat, perwakilan rumah sakit, akademisi, serta jajaran tamu undangan lainnya. (BM)*.
