KENDARI – INFO-JURNAL.COM – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., hadiri Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi di Sahid Azizah Syariah Hotel, Kota Kendari, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis perkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan guna perluas cakupan perlindungan jaminan sosial para pekerja di wilayah Sulawesi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk perkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja formal maupun informal di Kabupaten Bone.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mendukung optimalisasi program BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.
Selain itu ia juga mengatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan aktivitas sehari-hari serta melindungi masyarakat pekerja beserta keluarganya.
“Perlindungan sosial ketenagakerjaan bukan hanya soal santunan, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir memberikan kepastian dan ketenangan kepada masyarakat pekerja. Karena itu, sinergi semua pihak harus terus diperkuat,” tambahnya.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin juga berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh stakeholder terkait dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bone semakin meningkat secara bertahap.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di Bumi Anoa.
Ia menilai forum tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, Kami berharap forum ini dapat membedah berbagai solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi.
Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian penting dari implementasi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas.
Ia menyebut target cakupan 99,5 persen dapat tercapai apabila seluruh pemerintah daerah bersama-sama memastikan para pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Dalam paparannya disebutkan, delapan provinsi dengan 102 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi telah merealisasikan Universal Coverage Jaminan Sosial sebesar 37,19 persen dengan jumlah pekerja terdaftar mencapai 3.892.290 orang.
Sementara berdasarkan data Sakernas, potensi pekerja di wilayah Sulawesi mencapai 10.466.700 orang, sehingga masih terdapat sekitar 6.574.410 pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun target UCJ tahun 2026 ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja, dengan selisih atau gap terhadap target mencapai 2.183.410 pekerja.
“Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial,” ungkap Mintje Wattu.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Faton, M.Si., GRCE., mengatakan bahwa pemberian santunan kepada pekerja menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan terus diperkuat melalui dukungan penganggaran yang memadai.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” katanya. (BM) *.
