BONE – INFO-JURNAL.COM – Suasana penuh khidmat mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone yang menjadi momentum penting dalam penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah.
Agenda ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga refleksi atas capaian pembangunan yang telah diraih selama satu tahun anggaran.
Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bone, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Bone.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas terselenggaranya agenda penyampaian LKPJ sebagai amanat peraturan perundang-undangan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Bone atas terlaksananya rapat paripurna ini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam pemaparannya, sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Bone sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meningkat menjadi 71,63, naik dari 70,81 pada tahun 2024.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,13 persen. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan signifikan dengan capaian 6,03 persen, dibandingkan 5,55 persen pada tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir, dengan kontribusi utama dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,” jelasnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 1,78 persen dari sebelumnya 2,28 persen. Sementara itu, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio juga menunjukkan perbaikan, dari 0,386 menjadi 0,385.
Pada sektor ekonomi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mengalami peningkatan dari Rp60,25 juta pada 2024 menjadi Rp64,23 juta pada tahun 2025. Bahkan, Kabupaten Bone menempati posisi kedua tertinggi di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.
Tak hanya itu, berbagai prestasi turut diraih Pemerintah Kabupaten Bone sepanjang tahun 2025. Di antaranya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-10 kalinya, penghargaan dari BKN sebagai daerah dengan pengadaan CASN tercepat, serta penghargaan Adipura kategori kota sedang dan masuk 10 besar kabupaten/kota terbersih di Indonesia.
“Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang progresif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,58 triliun atau sekitar 90,32 persen dari target Rp2,86 triliun.
Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati Bone berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif terhadap LKPJ tersebut sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami berharap LKPJ ini dapat dibahas secara mendalam oleh DPRD dan menghasilkan rekomendasi yang menjadi catatan penting untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Bone di masa mendatang,” pungkasnya. ( BM ) *.
