BONE – INFO-JURNAL.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone terus memperkuat upaya mitigasi bencana dengan menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bone periode 2027–2031.
Penyusunan dokumen tersebut diawali melalui Diskusi Publik dan Workshop yang digelar di Hotel Helios, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bone, A. Muhammad Ikbal, S.STP., dan diikuti berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta utusan dari 27 kecamatan se-Kabupaten Bone.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bone, A. Muhammad Rezki Firdaus, S.E., M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan menghimpun data, masukan, serta saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana.
Menurutnya, data yang terkumpul akan diolah menjadi dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di Kabupaten Bone.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pihak untuk menghasilkan dokumen kajian risiko bencana yang valid, akurat, dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Untuk memperkuat materi penyusunan dokumen, BPBD Bone menghadirkan dua narasumber dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Leonardy Sambo, S.E., M.Si., dan Ir. Ikhsan Mahfud sebagai tenaga ahli.
Dalam sambutannya, Kalaksa BPBD Bone, A. Muhammad Ikbal, S.STP., menekankan pentingnya peran pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa dalam mendeteksi serta melaporkan setiap potensi bencana yang terjadi di wilayah masing-masing.
“Kami berharap pemerintah di tingkat kecamatan hingga kepala desa dan lurah aktif melaporkan setiap kejadian maupun potensi bencana yang dapat membahayakan masyarakat. Data tersebut sangat penting sebagai dasar penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, Dokumen KRB akan menjadi pedoman utama Pemerintah Kabupaten Bone dalam menyusun kebijakan mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut, terdapat tiga fokus utama yang dibahas, yakni identifikasi ancaman bencana, pemetaan tingkat kerentanan yang meliputi aspek sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan, serta pemetaan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
Sementara itu, Leonardy Sambo yang mewakili BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperbarui dokumen Kajian Risiko Bencana.
Ia menilai dokumen tersebut sangat penting karena menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan penanggulangan bencana secara terpadu.
Sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen, BPBD Bone akan menurunkan tim surveyor ke desa-desa untuk melakukan validasi data lapangan sekaligus memastikan peta risiko bencana yang disusun sesuai dengan kondisi nyata.
Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi dan internalisasi, pengumpulan data, penyusunan peta bahaya, validasi lapangan, penyusunan peta kapasitas, penyusunan draf laporan, hingga diskusi publik final.
Dokumen KRB Kabupaten Bone periode 2027–2031 tersebut diharapkan menjadi pedoman strategis dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan.
Apresiasi terhadap kegiatan ini juga disampaikan Sekretaris Kecamatan Tanete Riattang, Sudirman, yang akrab disapa Dodi.
Ia berharap sinergi antara pemerintah kecamatan dan BPBD terus diperkuat agar penanganan bencana di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Kami di tingkat kecamatan tentu dapat bekerja lebih maksimal saat terjadi bencana apabila didukung koordinasi dan sinergi yang kuat dengan BPBD maupun OPD terkait,” pungkas Dodi. (BM)*.
