BONE – INFO-JURNAL.COM – Kelangkaan dan panjangnya antrean BBM serta LPG bersubsidi di Kabupaten Bone mendapat sorotan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bone. Senin (24/8/2026).
Forum tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait ketersediaan serta penyaluran BBM dan LPG 3 kilogram.
Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah langkah konkret untuk menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan BBM dan LPG bersubsidi bagi masyarakat. 
Ketua Forum Aktivis Milenial, Muhammad Nurwan Tifta, menilai persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan kuota BBM.
Menurutnya, persoalan utama justru berada pada maraknya pengisian menggunakan jeriken yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
“Ketika dikatakan ada pengurangan atau penambahan kuota, saya pikir itu bukan akar masalah. Yang menjadi masalah bukan kurangnya BBM, melainkan bertambahnya jeriken yang diduga dipergunakan tidak sesuai peruntukannya,” tegas Nurwan.
Ia menyebut kondisi tersebut telah menjadi persoalan yang berulang di Kabupaten Bone. Menurutnya, antrean kendaraan di SPBU semakin panjang karena adanya pengisian BBM menggunakan jeriken dalam jumlah besar.
Nurwan mempertanyakan mekanisme penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang menjadi dasar pengisian menggunakan jeriken.
“Yang pertama harus ditegaskan adalah surat rekomendasi. Bagaimana surat itu dikeluarkan, apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Kalau perlu, dievaluasi dan dikeluarkan rekomendasi baru,” katanya.
Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan surat rekomendasi diperketat, karena pernah ditemukan 3 Surat rekomendasi dalam satu kartu keluarga, yang disampaikan langsung oleh pihak kepolisian dalam RDPU yang pernah dilaksanakan DPRD Bone
Menurut Nurwan, persoalan tersebut harus ditangani dari hulu hingga hilir, mulai dari penerbitan rekomendasi, distribusi BBM, hingga pengawasan di SPBU.
Ia juga menyoroti dugaan adanya keuntungan yang diperoleh oknum tertentu dari praktik pengisian BBM menggunakan jeriken, mulai dari karyawan hingga ke Pelangsir.
Dampak dari kondisi tersebut, kata Nurwan, masyarakat yang membutuhkan BBM justru harus membeli dari pengecer dengan harga jauh lebih tinggi.
Ia menyebut harga BBM eceran di lapangan bahkan telah mencapai sekitar Rp15 ribu per liter, sementara di sejumlah desa disebut bisa menembus Rp20 ribu per liter.
“Ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan karena harus membeli BBM secara eceran dengan harga yang sangat tinggi,sedangkan mafia menikmati bbm subsidi” ujarnya.
Nurwan juga mendorong agar pemerintah memastikan BBM yang dibeli menggunakan jeriken benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan tidak melebihi batas dalam satu surat rekomendasi.
Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus yang melibatkan unsur terkait untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
“Kalau dibentuk Satgas, kami mau Satgas itu benar-benar bertanggung jawab, bersih dan tegas. Jangan sampai hanya satu atau dua orang yang bertugas, karena itu rawan terjadi main mata di lokasi,” katanya.
Selain BBM, Nurwan turut menyoroti persoalan distribusi LPG 3 kilogram. Ia menduga persoalan serupa juga terjadi dalam penyaluran LPG bersubsidi sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan tersebut.
“Bukan cuma BBM, LPG juga tidak jauh berbeda. Bukan langka, tapi memang banyak disalahgunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Nurwan menegaskan bahwa “solusi persoalan BBM bersubsidi tidak semestinya hanya dengan menambah kuota, tapi memberantas para mafia,”Ungkap Nurwan yang juga Mantan Ketua PMII Cabang Bone. (BM)*.
