MAKASSAR – INFO-JURNAL.COM – Perkuat koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026.
Kegiatan strategis tersebut digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No. 269, Makassar, pada Jumat, 13 Februari 2026.
High Level Meeting ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta langkah strategis antara TPID dan TP2DD Provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
HLM kali ini mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Menjelang Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.”
Tema tersebut menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang HBKN.
Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD Provinsi Sulsel, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa HLM merupakan forum strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi daerah,” tegas Wakil Gubernur Sulsel.
Ia juga menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah daerah, seraya mengapresiasi kinerja TPID di seluruh kabupaten/kota.
Wagub berharap hasil High Level Meeting ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret, berkelanjutan, serta dimonitor secara berkala agar pengendalian inflasi di daerah berjalan efektif.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan bahwa melalui sinergi seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, penerapan transaksi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
Hal tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bone dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan ini dapat segera diimplementasikan di daerah, sehingga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutup Wakil Bupati Bone. (BM) *.
