BONE – INFO-JURNAL.COM – Perkuat tata kelola pemerintahan yang bersih terus dilakukan, khususnya di sektor pertanahan yang dinilai masih rawan penyimpangan.
Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026).
Dalam rapat tersebut Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, hadir bersama sejumlah kepala daerah lainnya se-Sulawesi Selatan.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan pembahasan optimalisasi kerja sama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait di bidang pertanahan.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dengan mengusung tema
“Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan.” 
Tema ini menegaskan pentingnya pembenahan sistem pertanahan sebagai fondasi pembangunan daerah yang transparan dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti masih banyaknya aset milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menekankan bahwa penertiban dan pengelolaan aset menjadi langkah strategis untuk mencegah potensi masalah di kemudian hari.
“Aset negara harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat menghambat laju pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga aktif melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Kehadiran KPK diharapkan mampu memastikan setiap persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara sistematis dan sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Wahyu Setiawan, mengungkapkan bahwa sektor pertanahan masih menjadi salah satu titik rawan praktik korupsi karena bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Layanan pertanahan harus transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPK akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah melalui fungsi koordinasi dan supervisi, termasuk mendorong penguatan sistem dan integrasi data untuk menutup celah penyimpangan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendukung penuh upaya pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pertanahan.
“Kami siap menjalankan program yang telah dirancang bersama KPK dan ATR/BPN. Ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai, pembenahan sektor pertanahan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan investasi daerah.
“Tata kelola pertanahan yang baik tidak hanya mencegah praktik korupsi, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih luas, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian ATR/BPN, jajaran pemerintah provinsi, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Wakil Bupati Bone hadir didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.(BM)*.
