BONE – INFO-JURNAL.COM – Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Sekolah Rakyat Permanen.
Langkah awal ini dipandang bukan sekadar agenda penyambutan biasa, melainkan fondasi krusial untuk memastikan program pendidikan bagi masyarakat rentan tersebut dapat berjalan tepat sasaran. 
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Senin (13/7/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Tim Transisi yang disusun pada 10 Juli 2026 sebagai acuan penyelesaian berbagai kebutuhan teknis menjelang dimulainya MPLS.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Asisten I Setda Bone, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Kepala UPT SMA Kabupaten Bone, perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Camat Tanete Riattang Timur, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya bertumpu pada kesiapan ruang belajar atau tenaga pendidik semata.
Menurutnya, program ini memerlukan keterlibatan multisektor karena menyangkut layanan pendidikan yang terintegrasi dengan aspek kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan, hingga pendampingan peserta didik.
”Seluruh perangkat daerah harus memahami peran masing-masing. Sekolah Rakyat merupakan program bersama yang keberhasilannya ditentukan oleh sinergi seluruh pihak,” tegas Andi Akmal Pasluddin.
Ia juga menginstruksikan setiap instansi untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar peserta didik telah terpenuhi sebelum mereka memasuki lingkungan sekolah.
Kesiapan sarana prasarana, layanan kesehatan, dukungan sosial, hingga sistem pendampingan harus berjalan secara terpadu agar proses pembelajaran dapat berlangsung aman dan nyaman sejak hari pertama.
Lebih lanjut, Andi Akmal menyampaikan bahwa MPLS harus menjadi momentum penting untuk membangun lingkungan belajar yang ramah sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri siswa.
Oleh karena itu, masa orientasi ini tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan seremonial, melainkan harus dijadikan ruang pembentukan karakter dan adaptasi awal terhadap budaya belajar di Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu upaya nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Kehadiran program ini diharapkan mampu mengikis kesenjangan akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan yang lebih setara bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, penyelenggaraan Sekolah Rakyat Permanen menjadi bagian integral dari komitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Melalui koordinasi lintas sektor yang terus diintensifkan, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai rencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sasaran. (BM)*.
