BONE – INFO-JURNAL.COM – Pemerintah Kabupaten Bone memperkuat pengawasan terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul keresahan masyarakat akibat antrean panjang dan persoalan ketersediaan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) BBM Bersubsidi Kabupaten Bone yang bertugas mengawal proses distribusi agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan. 
Bupati Bone dalam arahannya menegaskan, Satgas BBM Bersubsidi harus bekerja secara independen dan tidak boleh terkontaminasi kepentingan pihak mana pun.
Pengawasan dilakukan hingga BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pendistribusian BBM bersubsidi ini harus betul-betul tepat sasaran, sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,” tegasnya.
Ia meminta Satgas melakukan pengawasan langsung di lapangan, termasuk di SPBU serta sejumlah titik pemantauan di wilayah kecamatan. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat, petani, pelaku UMKM dan kelompok masyarakat lainnya dapat terpenuhi.
“Satgas ini independen. Tidak boleh terkontaminasi dengan siapa pun. Berlaku sampai dinyatakan aman, tertib dan lancar,” ujarnya.
Selain pengawasan rutin, Satgas juga diminta melakukan uji petik dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi SPBU yang dinilai rawan terjadi penyimpangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah adanya penimbunan maupun praktik lain yang tidak sesuai dengan aturan.
“Jangan sampai ada oknum yang melakukan penimbunan bahan bakar atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan,” katanya.
Bupati juga mengakui adanya keresahan masyarakat yang mulai muncul akibat antrean di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di Bone, tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lainnya.
Ia meminta seluruh petugas Satgas tetap bekerja maksimal meskipun terdapat laporan mengenai pengurangan kuota BBM bersubsidi.
“Yang paling penting bagaimana kita bisa mengawal sampai ke tangan masyarakat atau ke petani,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bone menyampaikan bahwa salah satu langkah jangka pendek yang akan dilakukan pemerintah adalah meminta Pertamina menambah pasokan atau kuota BBM untuk membantu mengurai antrean yang terjadi saat ini.
“Jangka pendeknya adalah meminta Pertamina men-drop tambahan kuota untuk menyelesaikan antrean dulu ini. Setelah itu nanti kita akan atur, pengecer kita atur, jam antrean kita atur,” jelasnya. Senin (24/8/2026).
Pemerintah Kabupaten Bone juga akan memperkuat pengawasan berbasis wilayah melalui Satgas yang ditempatkan di sejumlah titik strategis.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tertib, transparan dan tepat sasaran, sekaligus meredam keresahan masyarakat yang terjadi akibat antrean panjang di SPBU. (BM)*.
