BONE- INFO-JURNAL.COM- Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mulai membuahkan hasil.
Kabupaten Bone berhasil meraih Juara Harapan I pada ajang Jamsostek Award 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Phinisi Ballroom, Claro Hotel Makassar, Rabu (21/10/2026). 
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. Capaian ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang membutuhkan perlindungan sosial.
Dalam kompetisi tersebut, Kota Makassar menempati posisi juara pertama, disusul Kabupaten Luwu Timur sebagai juara kedua dan Kabupaten Wajo di posisi ketiga. Adapun Juara Harapan II diraih Kabupaten Gowa, sedangkan Juara Harapan III diberikan kepada Kabupaten Enrekang.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Bone, mengingat sebelumnya daerah tersebut masuk dalam kelompok tiga daerah dengan capaian terendah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bone bersama seluruh pihak yang terlibat patut bersyukur atas penghargaan ini. Ini merupakan penghargaan pertama yang diraih Bone di bidang BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Berkat kebersamaan dan komitmen bersama, kita mampu meningkatkan capaian hingga meraih Juara Harapan I,” ujarnya.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan menjadi titik akhir, melainkan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memperluas jangkauan perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Bone.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan capaian yang lebih baik agar mampu menembus tiga besar pada ajang serupa. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi dengan perusahaan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta seluruh pemangku kepentingan.
Andi Akmal juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja rentan agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang karena memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, termasuk perusahaan dan pelaku UMKM yang turut mendukung program ini. Kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar semakin banyak pekerja di Bone memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.
Kegiatan Jamsostek Award 2026 turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan A. Winarno Eka Putra, S.STP., M.H., Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu, serta Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Suci Rahmad.
Hadir pula para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan atau perwakilannya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Hj. Faidah, S.STP., M.Si., dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone Mansur.
Dalam kesempatan itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, A. Winarno Eka Putra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah penerima penghargaan. Ia berharap Jamsostek Award dapat menjadi pendorong bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan, termasuk dengan memperkuat dukungan anggaran bagi perlindungan pekerja.
Ia juga mendorong agar prestasi yang diraih masing-masing daerah menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas program jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperbesar peluang meraih penghargaan di tingkat nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, mengungkapkan bahwa cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Ia mencontohkan Kota Makassar yang telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam memperluas cakupan kepesertaan.
Mintje menegaskan bahwa pencapaian UCJ tidak semestinya hanya berorientasi pada angka kepesertaan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berkeadilan.
(BM)*.
