MAKASSAR -INFO-JURNAL.COM- Penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kelancaran distribusi bahan pokok.
Hal tersebut ditegaskan melalui partisipasi Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., pada pembukaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kehadiran Bupati Bone dalam agenda regional tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, serta memperkuat distribusi komoditas di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Dalam kegiatan itu, Bupati Bone didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone.
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, GPIPS 2026 menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mengantisipasi gejolak harga dan menjaga kelancaran pasokan pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi harus dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Pemerintah daerah perlu menjaga pasokan pangan, memperkuat distribusi, dan memastikan hasil produksi petani terserap dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menilai konektivitas antardaerah dan kelancaran rantai pasok menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor pertanian perlu terus ditingkatkan agar distribusi komoditas berjalan efektif.
Andi Asman turut menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi pertanian Kabupaten Bone untuk mendukung kebutuhan pangan regional. Produksi yang terjaga dan distribusi yang lancar dinilai dapat membantu menekan tekanan kenaikan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Potensi pertanian Bone harus terus didorong melalui penguatan produksi dan distribusi agar ketahanan pangan terjaga serta kesejahteraan petani meningkat,” tambahnya.
GPIPS Wilayah Sulampua 2026 merupakan inisiatif strategis yang melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta pemerintah daerah di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, Anggota DPR RI Komisi VII Dr. Ir. Hj. A. Yuliani Paris, M.Sc., dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Sejumlah kepala daerah dan perwakilan instansi terkait juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Melalui partisipasi dalam GPIPS 2026, Pemerintah Kabupaten Bone diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas daerah dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (BM)*.
